Publikasi & Pengembangan Kompetensi

Karya tulis ilmiah, prosiding, pedoman strategis, dan repositori literasi kebijakan publik INAKI untuk memperkuat evidence-based policy di Indonesia.

INAKI PRESS • 2026

Kumpulan Risalah Kebijakan

Layanan Dasar Yang Inklusif

Kumpulan Dokumen Policy Brief Terpilih & Materi Narasumber Ahli

Rangkaian Welcoming Member INAKI 2025/2026

Kolaborasi INAKI • SKALA • LAN • Kemendagri 186 Hlm

BUKU PROSIDING & POLICY BRIEF Rilis Januari 2026 Welcoming Member INAKI

Kumpulan Dokumen Risalah Kebijakan (Policy Brief) Terpilih tentang Layanan Dasar yang Inklusif

Buku Prosiding Resmi INAKI 2026. Menghimpun pemikiran strategis, rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy), serta dokumentasi ilmiah hasil kolaborasi resmi antara INAKI, Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dalam rangkaian momentum penyambutan lebih dari 1.000 anggota aktif INAKI di seluruh Indonesia.

Apa Saja Muatan Utama Buku Prosiding Ini?

Memuat 30 naskah Policy Brief pilihan hasil seleksi ketat lokakarya penulisan analis kebijakan tingkat nasional dengan pilar: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Public Financial Management (PFM), dan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas, & Inklusi Sosial). Dilengkapi rangkuman materi narasumber terkemuka: Dr. Hendarman, Prof. Eko Prasojo, dan Dr. Bima Haria Wibisana, serta pengantar resmi dari Kepala BSKDN Kemendagri (Dr. Yusharto Huntoyungo), Deputi LAN RI (Dr. Agus Sudrajat), Team Leader SKALA (Petrarca Karetji), dan Ketua Umum INAKI (Imam Gunarto).

Mengapa Buku Ini Sangat Relevan Bagi Analis Kebijakan?

Memberikan rujukan nyata bagaimana riset empiris diterjemahkan ke dalam lembar kebijakan singkat, tajam, dan siap diadopsi oleh kepala daerah, pimpinan kementerian/lembaga, serta pengambil keputusan publik di tingkat daerah maupun pusat.

menu_book 186 Halaman Lengkap verified Kolaborasi Resmi LAN RI, Kemendagri & SKALA picture_as_pdf Format PDF Asli (High-Res)

download Unduh Prosiding (PDF) open_in_new Baca di Browser

inventory_2 Ukuran berkas: ~9.7 MB

PEDOMAN STRATEGIS RESMI Pedoman Taktis Pemda 2026 INAKI Riset & Publikasi

Pedoman Pelayanan Darurat Pasca Bencana Tingkat Pemerintah Daerah Tahun 2026

Panduan Operasional Cepat INAKI. Menghadapi situasi krisis pasca bencana, Pemerintah Daerah membutuhkan instrumen manajerial dan kebijakan yang ringkas, terarah, dan dapat segera dieksekusi di lapangan. Pedoman ini dirumuskan khusus oleh Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) guna memandu pemangku kepentingan daerah, BPBD, dinas teknis, serta Analis Kebijakan (JFAK) dalam menyelenggarakan respon tanggap darurat yang cepat, terkoordinasi, adaptif, dan akuntabel.

Empat Pilar Utama Tata Kelola Tanggap Darurat:

bolt Cepat & Responsif

Memangkas rantai birokrasi darurat demi keselamatan jiwa dan pemenuhan segera kebutuhan dasar korban di pengungsian.

hub Terkoordinasi & Terpadu

Menyatukan koordinasi Pemda, BNPB/BPBD, unsur TNI/Polri, relawan, dan sektor swasta dalam komando data tunggal.

accessibility_new Adaptif & Inklusif

Prioritas perlindungan kelompok rentan (anak, lansia, penyandang disabilitas) disesuaikan karakteristik geografis bencana.

fact_check Akuntabel & Berkelanjutan

Memastikan audit distribusi logistik transparan dan merancang transisi cepat menuju fase rekonstruksi daerah.

article 11 Halaman (Taktis & Aplikatif) group Editor: Dr. Erry Ricardo N. & Dr. Frendy Ahmad A. palette Desain: Revi Mainaki, S.Pd., M.Pd.

download Unduh Buku Pedoman (PDF) open_in_new Baca di Browser

inventory_2 Ukuran berkas: ~11.8 MB

PEDOMAN INAKI • 2026

Panduan Taktis Pemerintah Daerah

Pelayanan Darurat Pasca Bencana

Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat & Mitigasi Risiko Daerah

Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI)

Tim Riset & Publikasi INAKI 11 Hlm

lock

construction Dalam Tahap Pengembangan Sistem

Repository INAKI

Akses eksklusif koleksi Resensi Buku (termasuk referensi dari Bapak Haris Faozan) serta Buku Referensi dan Artikel Jurnal yang dibagikan oleh sesama anggota.

* Layanan repositori digital anggota sedang dalam tahap pengembangan sistem.

lock_open Login untuk Akses Repository

gavel

Kompilasi Hukum Resmi Terupdate 2026

Direktori Regulasi & Kebijakan Jabatan Fungsional

Himpunan payung hukum resmi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dari KemenPAN-RB, LAN RI (Instansi Pembina), BKN, serta dokumen Statuta & Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INAKI.

18+ Regulasi Terhimpun

4 Instansi / Lembaga

verified_user Statuta & Konstitusi Organisasi Profesi

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INAKI

Dokumen legalitas resmi Perkumpulan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada 04 Juli 2025 sesuai Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 6 Tanggal 11 Juni 2025.

● Berstatus Hukum Sah

auto_stories

Akta Notaris No. 6 Tahun 2025

Anggaran Dasar (AD) INAKI

24 Hlm

Fondasi konstitusional perkumpulan berlandaskan Pancasila & UUD 1945 dengan Nilai Dasar AKTIIP (Akuntabilitas, Kolaboratif, Tanggung Jawab, Integritas, Independen, Profesional).

check_circle 18 BAB & 51 Pasal: Ruang lingkup, asas, maksud, tujuan & kegiatan organisasi

check_circle Status Keanggotaan: Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap & Kehormatan (Pasal 17)

check_circle Munas & Kepengurusan: Forum keputusan tertinggi per 3 tahun sekali (Pasal 26)

download Unduh Berkas AD (PDF) visibility Baca Dokumen

menu_book

Ditetapkan 04 Juli 2025

Anggaran Rumah Tangga (ART) INAKI

18 Hlm

Pedoman teknis operasional perkumpulan: tata cara pembentukan pengurus wilayah/daerah, keanggotaan ASN/non-ASN, dewan pengawas, serta atribut resmi organisasi.

check_circle 18 BAB & 35 Pasal: Pedoman tata kerja, tugas, wewenang & keuangan organisasi

check_circle Syarat Pengurus Cabang: Memiliki minimal 30 anggota aktif di K/L atau Pemda (Pasal 3)

check_circle Atribut Resmi: Pengaturan lambang/logo, mars, dan kartu tanda anggota (Pasal 34)

download Unduh Berkas ART (PDF) visibility Baca Dokumen

account_tree Peraturan Organisasi Terkait: Peraturan Organisasi DPP INAKI Nomor: 38/DPP-INAKI/PO.7/X/2025 tentang Pedoman Pembentukan Pengurus Cabang Pada Instansi Pusat, Wilayah Dan Daerah.

Pedoman Cabang Aktif

search_off

Tidak ada regulasi yang sesuai dengan kata kunci atau filter.

* Sumber dokumentasi: JDIH KemenPAN-RB, JDIH Lembaga Administrasi Negara RI, JDIH BKN, dan Sekretariat DPP INAKI.

help Konsultasi Regulasi JFAK? Hubungi Sekretariat INAKI